Oleh: Yulianta Saputra, S.H., M.H., C.M.

Dosen Prodi Ilmu Hukum FSH

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Belum lama ini, di Istana Negara, Jakarta, telah dilaksanakan pelantikan para kepala daerah dan wakil yang terpilih dalam Pilkada Serentak tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Perihal ini menandai perjalanan politik di Ibu Pertiwi dengan hadirnya rezim pemerintahan daerah baru di bawah para pemimpin lokal nan terpilih.

Setiap kali sebuah pemerintahan daerah baru terbentuk, muncul ekspektasi akan perubahan nan lebih baik. Pemerintahan lokal baru dianggap sebagai kans untuk memperbaiki kebijakan lama yang kurang efektif dan mengintroduksikan inovasi lebih segar guna mengatasi berbagai problematika di tataran lokal nan belum terselesaikan.

Dalam konteks ini, pemerintahan daerah baru di Indonesia menghadapi “pusparagam” tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Apalagi mengingati tugas yang akan diemban mereka tentunya bisa dibilang bak jalan terjal nan berliku. Menurut penulis, segudang problem di daerah harus lekas diatasi dengan mekanisme di antaranya:

Pertama, fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata. Salah satu harapan utama masyarakat adalah adanya pemerataan pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur. Meskipun banyak daerah yang telah mengalami kemajuan, masih terdapat banyak daerah yang tertinggal dalam hal aksesibilitas, kualitas jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik.

Para kepala daerah diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi gap ini, dengan menyusun plan pembangunan yang tak hanya terfokus pada kota-kota besar, walakin jua pada desa dan daerah yang lebih terpencil. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi nan lebih luas, memperlancar mobilitas penduduk, serta pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, pemberdayaan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Kepala daerah yang baru terpilih jua diekspektasikan kapabel memberikan atensi lebih kepada pemberdayaan ekonomi lokal. Ini bukan hanya soal menciptakan lapangan kerja baru, melainkan pula memberikan pelatihan dan akses terhadap sumber daya bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di daerah mereka.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan harus perenial menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu meniscayakan bahwa program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat merespons dengan tepat kebutuhan khalayak yang lebih rentan. Terlebih, kontemporer banyak daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi meski sudah ada berbagai program bantuan.

Ketiga, inovasi dalam pelayanan publik dan digitalisasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, harapan masyarakat jua terarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik via inovasi dan digitalisasi. Kepala daerah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah akses layanan publik bagi warganya.

Pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien via pemanfaatan teknologi dapat mereduksi birokrasi nan berbelit serta membuka kans lebih banyak bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan nir-hambatan. Di samping itu, transparansi yang dibangun dengan sistem digital juga berpotensi menurunkan tingkat korupsi yang belakangan ini kian menjadi-jadi.

Keempat, menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga ekuilibrium antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun sering kali proses eksploitasi yang tidak terkendali merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal.

Oleh karena itu, harapan masyarakat terhadap kepala daerah adalah adanya kebijakan yang berpihak pada lingkungan tanpa mengabaikan potensi ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang pro-lingkungan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang efisien, serta pengawalan terhadap pembangunan yang ramah lingkungan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada keseriusan dan keberanian dalam menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, serta keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Dari pembangunan infrastruktur yang merata, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga menjaga lingkungan, para kepala daerah diharapkan mampu menjadi pemimpin yang visioner, mengedepankan inovasi, dan berpihak pada rakyat. (Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di rubrik kolom pada website detik.com edisi Kamis, 6 Maret 2025)