Denpasar— Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., meraih penghargaan makalah terbaik dalam tema Hukum Perdagangan Elektronik pada Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata IX Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER). Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada 7–9 Oktober 2026.

Konferensi tersebut diikuti 80 lebih peserta yang terdiri atas dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi Fakultas Hukum di Indonesia. Khusus dari Yogyakarta, selain peserta dari FSH UIN Sunan Kalijaga yang diwakili oleh Dr. Faisal Luqman Hakim (Prodi IH) dan Bustanul Arifin Rusydi, M.H. (Prodi HKI), perguruan tinggiyang turut berpartisipasi diantaranya dariFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

Dalam forum ilmiah tersebut, Faisal mempresentasikan makalah berjudul “Dari BPSK Konvensional Menuju E-BPSK: Desain Hukum Acara Elektronik yang Terintegrasi dengan Platform dan E-Court”. Makalah ini mengangkat gagasan pengembangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui desain hukum acara elektronik yang terhubung dengan platform digital dan sistem e-Court.

Pembahasan tersebut menyoroti kebutuhan pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen seiring perkembangan perdagangan elektronik. Gagasan E-BPSK diarahkan untuk mendukung penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan karakter transaksi digital.

Atas kontribusi akademik tersebut, makalah Faisal memperoleh penghargaan sebagai makalah terbaik dalam tema Hukum Perdagangan Elektronik. Penghargaan berupa sertifikat dan merchandise diserahkan oleh Wakil Dekan Bidang II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pencapaian ini menjadi salah satu kontribusi dosen Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga dalam pengembangan kajian hukum acara perdata di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam forum ADHAPER juga membuka ruang pertukaran gagasan dan penguatan jejaring akademik untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat di era digital.